Rekam Medis yang Tersesat

Malam di Baleendah turun pelan seperti kelambu kusam. Di ruang IGD yang sempit, lampu putih menggantung—berkedip halus seperti nadi yang lelah. Dika memeluk map cokelat yang semakin lecek di tangannya. Di dalamnya, hasil rontgen, lab, dan surat rujukan dari rumah sakit sebelumnya. Dokter jaga menatap layar komputer yang kosong dari jejak Dika.

“Datanya tidak terbaca di sistem, Pak. Rumah sakit rujukan pakai aplikasi lain,” katanya, datar.

Dika menelan kecewa. “Baru tiga jam lalu kami diinfus di kota sebelah. Masa harus diulang semua?”

Perawat menghela napas seraya meminta KTP, kartu jaminan kesehatan, foto kopi KK, dan—entah mengapa—foto diri terkini. Seolah-olah nyawa diukur dari kertas. Di ranjang, ibu Dika, Bu Rukmi, menahan nyeri. Jarum infus menetes ragu, seperti menunggu izin.

Ambulans tadi mencumbui jalan provinsi yang berlubang, melampaui spanduk “Pelayanan Kesehatan Gratis” yang memudar. Di bawahnya, pedagang cilok menatap, seperti tahu bahwa gratis hanyalah kata sifat yang kehilangan benda.

“Kalau tidak ada file PDF dari rumah sakit sebelumnya, kita ulang lab, ya,” kata petugas administrasi.

“Sudah ada semua di map ini,” Dika mengangkat map. “Tapi itu cuma kertas. Dokter tadi minta data digital.”

“Begitulah prosedur,” jawabnya, setengah meminta maaf, setengah menguasai keadaan yang tidak bisa ia ubah.

Di ruang tunggu, suara televisi membacakan target-target pembangunan. Di dinding, poster akreditasi menempel tegap, sementara mesin antrean mati. Seorang bapak tua bertanya pukul berapa dokter spesialis datang; jawaban yang ia terima: “Cek di website, Pak.” Bapak itu tidak punya ponsel pintar, pun paket data.

Ketika sampel darah Bu Rukmi akhirnya diambil lagi, Dika menghitung biaya yang tidak perlu, waktu yang membusuk, dan risiko yang tiba-tiba jadi kebiasaan. Ia teringat seorang teman perawat yang pernah berbisik: “Antarrumah sakit di kota ini seperti pulau-pulau. Masing-masing punya pelabuhan sendiri, kapal sendiri, bahkan peta langit sendiri. Yang hilang cuma jembatan.”

Malam menua. Dokter jaga kedua datang, memeriksa Bu Rukmi cepat namun sigap. “Kita perlu rujuk ke rumah sakit ketiga. Di sini alatnya tidak lengkap,” katanya. Ambulans dipanggil lagi. Map cokelat berpindah tangan, seperti paspor untuk menyeberang ke negeri pelayanan berikutnya.

Di parkiran, Dika bertemu seorang sopir ambulans yang menertawakan getir. “Mas, sistem ini suka lupa kalau pasien itu manusia. Kadang kita cuma jadi kurir antara dua komputer yang tak mau bicara.”

Dika ingin marah, tapi kepada siapa? Negara adalah ruang kelas yang gurunya berdiri jauh, suaranya sering terputus. Pemerintah adalah loket panjang dengan jam istirahat yang tak pernah sinkron dengan jam kebutuhan rakyat.

Di rumah sakit ketiga, dini hari membuka tirai. Petugas triase menatap monitor; kali ini ada sedikit keajaiban: sebagian data dari rumah sakit pertama muncul, tapi tidak utuh. Obat yang sudah diberikan tidak tercatat. Alergi yang sudah dilaporkan menghilang. Seperti novel yang dirobek-robek halamannya lalu disusun acak.

“Kenapa bisa begini?” tanya Dika.

Petugas itu menutup mulut mikrofon headset-nya, berbisik, “Aplikasi mereka tidak ‘ngobrol’ sama aplikasi kita. Standarnya beda. Kami sudah usul bertahun-tahun: pakai satu bahasa untuk bicara soal nyawa.”

Di kursi tunggu, Dika menulis nama-nama: dinas, kementerian, vendor, regulator. Ia menyadari, masalah ini bukan sekadar teknologi; ini tentang sikap. Tentang pilihan politik yang memutuskan apakah warga dipandang sebagai pelanggan, penerima belas kasih, atau pemilik kedaulatan.

Ketika subuh adzan, Bu Rukmi akhirnya dapat kamar. Dika menatap matras bersarung, tembok retak, dan jendela yang tidak rapat. Ia bersyukur sekaligus muak. Syukur untuk perawat yang bekerja dengan mata merah. Muak untuk sistem yang membuat kebaikan mereka tampak seperti renang melawan arus.

Di bawah jendela, kota menyalakan rutinitas. Anak-anak berseragam, pedagang bubur, dan mobil dinas yang melintas cepat. Dika menulis sebuah surat pendek di ponselnya—bukan pada politisi, bukan pada lembaga, melainkan pada kita semua:

“Pancawaluya.”
Ia menamai lima tekad itu demikian—lima penguat tulang punggung pelayanan dasar.

1. Keterbukaan Data Publik: Nyawa tidak boleh tersandera paywall, rahasia dagang, atau format tertutup. Rekam medis antar-rumah sakit harus berbicara bahasa yang sama—terstandar, terlindungi, dapat dilacak, dengan persetujuan pasien sebagai kompas.

2. Kecepatan Berkeadilan: Birokrasi dipangkas bukan dengan slogan, melainkan dengan alur yang memangkas ulang—sekali input, banyak guna; sekali periksa, terbaca di mana pun; sekali rujuk, jalan terbuka.

3. Akuntabilitas yang Kasat Mata: Setiap detik tunggu, setiap pemeriksaan yang diulang, setiap ambulans yang berputar—semua tercatat, terbuka, bisa ditinjau publik. Angka yang telanjang memaksa malu, lalu memaksa perbaikan.

4. Kolaborasi Lintas Sekat: Dinas kesehatan, rumah sakit negeri-swasta, puskesmas, dan komunitas pasien duduk satu meja. Vendor hanya tamu—bukan raja. Standar ditetapkan oleh kepentingan publik, bukan kontrak jangka pendek.

5. Keadilan Sosial sebagai Ujung Panah: Infrastruktur kesehatan terbaik tidak boleh hanya tinggal di kota besar. Data, dokter, dan perangkat harus menyeberang jalan rusak, masuk gang sempit, dan pulang dengan laporan yang dibaca, bukan disimpan.

Dika kirimkan surat itu ke forum warga, ke grup RT, ke kolom pengaduan, ke surat pembaca. Mungkin besok akan dilupakan; mungkin minggu depan ditanggapi basa-basi; mungkin bulan depan ada yang memanggilnya “terlalu kritis”. Tapi ia tahu: perubahan bukan sekali tepuk; ia ritme yang diulang sampai tangan kapalan.

Pagi itu, perawat datang membawa tablet. “Pak Dika, kami sudah sinkronkan sebagian data dari rujukan pertama. Obatnya disesuaikan. Terima kasih ya, karena Bapak cerewet.”

Dika tersenyum kecil. Cerewet adalah kata lain untuk peduli yang menolak diam.

Di luar jendela, matahari menyelinap perlahan. Baleendah terlihat biasa saja: warung buka, angkot berhenti, orang-orang memulai hari. Tapi di layar tablet, di rekam medis yang mulai rapi, ada jejak kecil bahwa negara bisa kembali ke tugas aslinya: melayani. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena itu hak warga.

Kisah ini tidak berakhir di ranjang Bu Rukmi. Ia akan muncul lagi di Pameungpeuk, di Sukabumi, di Garut, di Cirebon, di semua simpang tempat ambulans ragu memilih arah. Sampai suatu hari, map cokelat akhirnya pensiun—dan setiap rumah sakit di Jawa Barat, lalu Indonesia, menjadi jembatan yang saling menyambut, bukan pulau yang saling melambaikan tangan dari kejauhan.

Ketika negara menghafal Pancawaluya, kita tidak lagi berdebat soal siapa yang salah pertama. Kita berjalan, berpegangan, dan menulis ulang prosedur dengan tinta paling sederhana: keadilan sosial bagi seluruh warga. Dan di IGD mana pun, data tidak lagi tersesat—yang tersisa hanya manusia yang akhirnya benar-benar diperlakukan sebagai manusia.                     Radio Palasari, 22 Agustus 2025